Batang - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) terus berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi, agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Himpaudi mengupayakan seluruh anggotanya agar masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga memudahkan akses peningkatan kesejahteraan guru maupun bantuan operasional sekolah.
Batang - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) terus berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi, agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Himpaudi mengupayakan seluruh anggotanya agar masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga memudahkan akses peningkatan kesejahteraan guru maupun bantuan operasional sekolah.
Ketua
Umum Pengurus Pusat Himpaudi Betti Nuraini mengatakan, hingga saat ini pihaknya
terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi para guru Paud, berupa
insentif dari daerah.
“Secara
global ada 875 guru Paud di Kabupaten Batang, 632 di antaranya sudah masuk
Dapodik, namun baru 50 persen yang dapat Bantuan Operasional Daerah (Bosda),
sedangkan 243 lainnya belum terdata,†katanya, saat ditemui di Pendapa
Kabupaten Batang, Senin (16/12/2024).
Betti
membenarkan, di mayoritas wilayah, para guru Paud dengan tamatan pendidikan SMA
pun dapat terdata ke dalam Dapodik. Meskipun ada sebagian wilayah lain masih
diharuskan menyertakan beberapa persyaratan tertentu.
“Paling
tidak harus sudah memiliki masa kerja 10 tahun, baru bisa mendapatkan Bosda
sebesar Rp300 ribu. Kalau di bawah 10 tahun, ada yang Rp275 ribu, ada juga yang
Rp250 ribu,†jelasnya.
Ia
menegaskan, yang sedang diperjuangkannya adalah para guru Paud, kendati hanya
berijazah SMA atau hanya S1 non linier, bisa masuk Dapodik.
“Kami
sangat berharap ada peningkatan kualifikasi akademik S1 secara bertahap, karena
selama ini dengan status pendidikan non formal tidak bisa mengikuti Pendidikan
Profesi Guru (PPG), ujungnya tidak bisa sertifikasi,†terangnya.
Ketua
Himpaudi Jawa Tengah Rusmanto mengharapkan, agar dilakukan perubahan aturan
kebijakan, sehingga para pendidik Paud berijazah SMA pun terdata di Dapodik.
“Jadi
tidak ada alasan untuk menunda pendidik Paud yang masih berijazah SMA, untuk
segera dimasukkan ke Dapodik,†tegasnya.
Sementara
itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki membenarkan, kesejahteraan
para guru Paud memang belum ada peningkatan.
“Namun,
masih terus kami perjuangkan kesejahteraan mereka di masa mendatang, minimal
untuk bantuan transportasi tidak kekurangan,†ungkapnya.
Kendati
demikian, Lani tetap mengimbau para guru Paud terus membimbing anak didiknya,
agar terwujud generasi muda yang unggul di masa depan.
Dalam
kesempatan yang sama, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo
menambahkan, alasan sebagian guru Paud belum terdata ke Dapodik karena ijazah
mereka belum linier.
“Mayoritas
masih SMA, jadi kami arahkan untuk S1, karena persyaratan masuk Dapodik,
sementara ini harus S1,†ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)