Batang Pemerintah Kabupaten Batang terus mematangkan proyek strategis daerah bertajuk “Batang Terang”. Proyek bernilai ratusan miliar ini dipastikan berjalan di atas jalur hukum yang ketat. Guna menjamin akuntabilitas, Pemkab Batang menggandeng lembaga antirasuah dan pengawas keuangan untuk mengawal setiap tahapan proyek.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi menegaskan, bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengedepankan prinsip transparansi.

“Dalam setiap tahap itu kita sudah minta pendampingan baik dari KPK, kemudian Kejaksaan melalui Kejari, kemudian nanti adalah BPKP perwakilan Jawa Tengah. Penekanannya adalah supaya dalam nantinya pelaksanaan KPBU itu Pemda tidak dirugikan,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (29/12/2025).

Keterlibatan aparat penegak hukum dan auditor negara bukan tanpa alasan. BPKP akan berperan dalam penyusunan manajemen risiko, mulai dari potensi gagal lelang hingga pencegahan praktik suap. Sementara itu, Kejari Batang akan mengawal dari sisi legalitas dan potensi tindak pidana di lapangan.

“Ada potensi pidana di situ, misalkan dalam 10 tahun ada pencurian kabel listrik atau perusakan lampu jalan, itu harus didampingi dari kejaksaan,” jelasnya.

Diharapkan hampir 85% atau sekitar 7.000 sekian titik bisa menyala di tahun 2027, tepatnya harapan Pak Bupati di Januari 2027," jelas Bagus.

Proyek ini bukan skala kecil. Nilai total proyek selama masa konsesi 10 tahun diprediksi mendekati Rp300 miliar, dengan rincian:

 * Modal Awal (CAPEX): Rp126 miliar.

 * Biaya Operasional: Hampir Rp200 miliar.

“Pemerintah akan menggelar Market Sounding (penjajakan minat pasar) pada minggu ketiga Januari 2026. Bagus secara terbuka mengundang pengusaha lokal di Batang untuk berpartisipasi dalam lelang ini,” terangnya.

Bagus menyebutkan, hingga Desember 2025, proyek berada dalam tahap penyiapan transaksi. Setelah penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan (Pra-FS) dan penerbitan Rasio Kemampuan Membayar Ketersediaan Layanan (RKMKL) oleh Gubernur, proses lelang resmi direncanakan akan dibuka pada akhir Januari tahun depan.

“Langkah berani Pemkab Batang menggandeng KPK hingga BPKP ini menjadi bukti itikad baik dalam mewujudkan good governance sekaligus menerangi seluruh pelosok Batang melalui proyek "Batang Terang",” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Dipo Iqbal, membenarkan adanya permohonan pendampingan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah meneliti dokumen yang diajukan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

“Proyek ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, yang menargetkan lonjakan signifikan kualitas infrastruktur jalan. Targetnya, pada Januari 2027, sebanyak 7.000 lebih titik lampu akan menerangi jalan-jalan kabupaten,” ujar dia. (MC Batang, Jateng, Edo/Siska)