Batang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mencanangkan program Kecamatan Berdaya. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan agar pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang Akhmad Handy Hakim menyampaikan, bahwa Batang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pilot project Kecamatan Berdaya. Ada empat kecamatan yang ditetapkan, yakni Subah, Tersono, Banyuputih, dan Bandar.

“Program ini difokuskan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat secara adil dan merata. Semua warga memiliki hak yang sama yang wajib dilindungi oleh negara,” katanya saat ditemui di Ruang Abirawa Batang, Kabupaten Batang, Kamis (30/10/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, bahwa semangat utama dari Kecamatan Berdaya adalah menjadikan kecamatan sebagai simpul pemberdayaan di wilayah masing-masing.

“Napasnya Kecamatan Berdaya ini adalah potensi wilayah kabupaten dan kota, bukan untuk provinsi. Karena masyarakat di semua daerah punya hak yang sama untuk dilindungi,” jelasnya.

Dijelaskannya, Jawa Tengah dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa, memiliki 8.573 desa dan 573 kecamatan. Dengan rentang kendali yang luas, kecamatan dinilai strategis untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Program Kecamatan Berdaya juga menargetkan kelompok strategis, diantaranya pemuda, penyandang disabilitas, dan Perempuan,” ungkapnya.

Luthfi menyoroti pentingnya menyiapkan generasi milenial dan zilenial agar memiliki keterampilan dan daya saing ekonomi. 56 persen penduduk Jawa Tengah adalah kalangan muda yang harus didukung dengan program yang relevan.

“Anak muda harus punya sense of belonging terhadap pertanian dan potensi lokal. Kita dorong lahirnya petani milenial agar Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Selain itu, kelompok disabilitas dan perempuan berdaya juga menjadi perhatian utama. Pemerintah meminta agar Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, dan BUMD membuka ruang kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, serta memberikan pendampingan hukum dan perizinan bagi perempuan pelaku usaha.

“Semua ini bertujuan untuk mereduksi angka kemiskinan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah Sumarno melaporkan, bahwa sejak diluncurkan pada April lalu di Surakarta, program ini telah mengalami perkembangan signifikan.

“Hingga kini, 150 kecamatan di 30 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai pilot project Kecamatan Berdaya. Namun, masih ada tiga kabupaten yang belum menetapkan Surat Keputusan (SK) Kecamatan Berdaya, yakni Kudus, Magelang, dan Rembang,” terangnya.

Selain itu, 25 kabupaten/kota telah menetapkan SK Tim Pembina Kecamatan Berdaya, sementara sembilan daerah lainnya belum, termasuk Brebes, Jepara, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kudus, Magelang, Rembang, Sukoharjo, dan Wonosobo.

“Sebagai puncak kegiatan, pencanangan Kecamatan Berdaya digelar di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan diikuti secara daring oleh Bupati dan Walikota dari 28 kabupaten/kota di luar eks-Karesidenan Surakarta,” ujar dia.

Ia berharap, program ini dapat terus berkembang dan berkelanjutan. “Dengan dukungan semua pihak, Kecamatan Berdaya akan menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)