Cegah Perundungan, Sekolah Wajib Pantau Pendidik dan Siswa

Rabu, 01 Maret 2023 Jumadi Dibaca 915 kali Acara Pimpinan Daerah
Cegah Perundungan, Sekolah Wajib Pantau Pendidik dan Siswa
Batang - Perilaku perundungan yang rawan terjadi di lingkungan pendidikan dan merupakan satu dari tiga dosa besar pendidikan lainnya yakni kekerasan seksual dan intoleransi, masih menjadi konsentrasi Pemkab Batang bersama para pendidik. Untuk mencegah meluasnya perilaku tersebut, Pemkab bersama Kejaksaan Negeri menggelar penyuluhan hukum tentang pencegahan perundungan melalui guru ramah anak, yang dihadiri para kepala sekolah untuk jenjang SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Batang.

Batang - Perilaku perundungan yang rawan terjadi di lingkungan pendidikan dan merupakan satu dari tiga dosa besar pendidikan lainnya yakni kekerasan seksual dan intoleransi, masih menjadi konsentrasi Pemkab Batang bersama para pendidik. Untuk mencegah meluasnya perilaku tersebut, Pemkab bersama Kejaksaan Negeri menggelar penyuluhan hukum tentang pencegahan perundungan melalui guru ramah anak, yang dihadiri para kepala sekolah untuk jenjang SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Batang.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, maraknya peristiwa perundungan maupun kekerasan seksual, mendorong digelarnya sosialisasi ini dengan nara sumber dari Kejaksaan Negeri, menurut sudut pandang hukum.

“Para kepala sekolah nantinya harus melakukan pengawasan yang intensif baik pada pendidik maupun anak didiknya, selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, termasuk saat jam istirahat. Khusus untuk pendidik harus dilakukan evaluasi berkala tiap bulan sekali, agar mengetahui kendala dan kondisi saat KBM, sehingga ketika muncul masalah bisa dicari solusi terbaik,” katanya, saat membuka kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan perundungan melalui guru ramah anak, di Aula SMPN 1 Kandeman, Kabupaten Batang, Rabu (1/3/2023).

Para kepala sekolah harus memberikan perhatian ekstra terhadap kerawanan terjadinya tiga dosa besar dalam dunia pendidikan tersebut. Para pendidik tidak hanya diwajibkan menyampaikan materi-materi yang bersifat formal, namun juga edukasi seputar moral anak.

Ia mengakui, semakin majunya pola pikir, teknologi dan kesadaran akan hukum, maka banyak diantara orang tua murid merasa kurang nyaman dengan pembinaan yang berlebihan dari pendidik, hingga terkadang ada oknum pendidik yang melakukan kekerasan fisik.

“Orang tua tidak terima akhirnya ada yang melaporkan ke pihak sekolah atau bahkan yang berwajib. Tapi sebetulnya sepanjang pembinaan yang diberikan masih dalam batas-batas kewajaran, itu sebagai wujud edukasi kepada anak didik, agar anak bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulangi hal serupa,” tegasnya.

Namun apabila pembinaan yang diberikan berbentuk sanksi bersifat edukatif seperti berdiri di lapangan dan memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih, masih dalam batas kewajaran dan justru mengandung nilai edukasi agar anak memiliki jiwa nasionalisme.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Batang, Ridwan Gaos Natasukmana menyampaikan, terdapat sedikit pergeseran tentang cara masyarakat menyikapi suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh pendidik. Jika di masa lalu, orang tua mendukung pendidik mengedukasi anak dengan cara yang diizinkan pada masanya, misalnya dengan melempar kapur tulis atau penghapus saat siswa berbicara saat KBM, namun kini sudah terjadi pergeseran pola edukasi yang mengharuskan pendidik lebih santun terhadap anak didiknya.

“Dulu ketika anak mendapatkan hukuman dari guru karena melakukan kesalahan, pasti tidak berani melapor ke orang tua karena takut dimarahi. Nah berbeda dengan zaman sekarang yang harus lebih ditekan lagi agar tidak berpotensi melanggar hukum, karena sebetulnya dari dulu pun sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Ia menegaskan, penyuluhan hukum ini sebagai upaya meminimalisir tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Tidak selamanya anak selalu menjadi korban perundungan, karena faktanya anak pun bisa menjadi pelaku kepada sebayanya.

“Jangan sampai ada pembiaran karena bisa menghentikan produktivitas mereka karena tersandung masalah hukum. Ketika pelaku kekerasan adalah anak di bawah umur, tentu perlakuannya berbeda dengan orang dewasa, contoh ketika sesama anak memukul, hukumannya hanya 2,5 tahun atau setengah dari masa hukuman orang dewasa, dengan mengacu pada Undang-undang perlindungan anak pasal 80 tentang kekerasan terhadap anak,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)

 

Berita Lainnya

Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Wakil Bupati Batang Suyono memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui perhatian terhadap anak penyandang disabilitas, termasuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan SLB di wilayah Limpung agar akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah timur dan selatan Batang semakin mudah.
20 Nov 2026 Jumadi 116
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Pemkab Batang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Clapar seluas sekitar delapan hektare dengan kapasitas hingga 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Pembangunan ditargetkan mulai Desember 2026 dan beroperasi pada 2027, dengan prioritas penerimaan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.
20 Nov 2026 Jumadi 125
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 140
Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi
Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi
Komdigi meminta Google dan YouTube memberikan transparansi serta penjelasan tertulis mengenai metodologi, parameter, dan mekanisme penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi agar tidak menimbulkan salah tafsir. Komdigi juga mendorong Google dan YouTube memanfaatkan kemampuan deteksi tersebut untuk memberantas jaringan akun yang mempromosikan judi online dan menyebarkan konten pornografi.
20 Nov 2026 Jumadi 94
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 122
Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian
Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian
Wakil Bupati Batang Suyono mengajak ASN dan guru menjadikan momentum HUT Korpri, PGRI, dan Dharma Wanita sebagai penguat dedikasi, profesionalisme, serta komitmen memberikan pelayanan publik dan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
20 Nov 2026 Jumadi 132