Menteri Kelautan dan Perikanan Sosialisasikan Kunci Keberhasilan Pengelolaan Kepada Nelayan Batang
Batang - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mensosialisasikan lima program ekonomi biru kepada para nelayan di Kabupaten Batang. Implementasi program ekonomi biru menurutnya sebagai solusi tantangan yang ada pada sektor kelautan dan perikanan di masa sekarang dan yang akan datang.
Batang - Menteri
Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mensosialisasikan lima program
ekonomi biru kepada para nelayan di Kabupaten Batang. Implementasi program
ekonomi biru menurutnya sebagai solusi tantangan yang ada pada sektor kelautan
dan perikanan di masa sekarang dan yang akan datang.
“Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) menggagas program ekonomi biru untuk menjawab beragam
tantangan pada sektor kelautan dan perikanan. Yang paling utama program ini
untuk menjaga kesehatan ekosistem perikanan. Karena kunci keberhasilan
pengelolaan laut adalah kesehatan laut itu sendiri,” katanya saat Rembug
Nelayan yang diinisiasi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro
(IKAUNDIP) di Pendopo, Kabupaten Batang, Jumat (25/11/2022).
Program Ekonomi Biru
yang dimaksud meliputi perluasan kawasan konservasi tertutup sebesar 30 persen
dari wilayah laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota,
pengembangan budidaya ramah lingkungan di pesisir, laut dan darat. Penataan
pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat
tingginya aktivitas ekonomi, serta penanganan sampah plastik di laut melalui
program Bulan Cinta Laut.
Sedangkan tantangan
yang dihadapi diantaranya ancaman krisis pangan seiring melonjaknya populasi
manusia, kemiskinan di wilayah pesisir, perubahan iklim pemicu beragam bencana,
hingga kerusakan ekosistem akibat penangkapan ikan secara berlebih di laut
maupun perairan darat.
“Perluasan kawasan
konservasi misalnya, itu bertujuan untuk tiga aspek yaitu penyerapan karbon,
penghasil oksigen, dan tempat pemijahan ikan. Jadi program ini dapat menjawab
sederet tantangan tadi, baik itu yang kaitannya dengan perubahan iklim serta
ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, diantara
lima program ekonomi biru KKP, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis
kuota yang akan bersinggungan langsung dengan nelayan dan pelaku usaha
perikanan. Implementasi kebijakan penangkapan berbasis kuota masih menunggu
penyelesaian regulasi yang sudah memasuki tahap harmonisasi.
“Soal transfer
teknologi, transfer ilmu, kestabilan harga dan persoalan-persoalan lainnya,
kebijakan penangkapan ikan terukur adalah salah satu solusinya supaya harga
tidak bergejolak karena mata rantainya tinggi sekali,” tegasnya.
Banyak komponen-komponen
mulai dari bahan bakar, pendinginnya, lalu kemudian jarak transportasi dari
wilayah penangkapan menuju tempat pendaratannya. Inilah yang kami koreksi
dengan model penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
“Kebijakan penangkapan
ikan terukur berbasis kuota diantaranya mengatur sistem pendaratan ikan harus
dilakukan di pelabuhan perikanan yang tak jauh dari lokasi penangkapan,” ujar
dia.
Hal ini bertujuan
menghadirkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir
dengan menjadikan pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa sebagai satelit
ekonomi baru. Penyerapan tenaga kerja dan kualitas hasil perikanan juga menjadi
lebih terjamin dengan adanya program tersebut. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)