Kolaborasikan Dua Kurikulum, SMPIT Ar-Roudloh Terapkan Boarding School

Batang Merespons permintaan masyarakat yang mengharapkan hadirnya institusi pendidikan yang mengolaborasikan antara kurikulum pemerintah dan pesantren, maka Pondok Pesantren Roudlotul Muta’alimin mendirikan SMPIT Ar-Roudloh, dengan menerapkan pola boarding school.

Batang Merespons permintaan masyarakat yang mengharapkan hadirnya institusi pendidikan yang mengolaborasikan antara kurikulum pemerintah dan pesantren, maka Pondok Pesantren Roudlotul Muta’alimin mendirikan SMPIT Ar-Roudloh, dengan menerapkan pola boarding school.

Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Muta’alimin menyampaikan, SMPIT Ar-Roudloh disiapkan sepenuhnya bagi para peserta didiknya yang selama ini telah mengenyam pendidikan di SDIT Ar-Roudloh, agar dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

“Karena ada pesantrennya, maka kami siapkan asrama bagi para santri,” katanya, saat ditemui di halaman SMPIT Ar-Roudloh, Dracik, Proyonaggan Selatan, Kabupaten Batang, Rabu (30/3/2022).

Ia memastikan, peserta didik nantinya akan mendapatkan pembelajaran sepenuhnya kurikulum sekolah. Namun, mereka juga akan mendapatkan materi-materi pesantren di sore hari.

“Sehingga hasil akhirnya anak didik akan berwawasan sekolah dan mendalami ilmu pesantren,” tegasnya.

Pendirian SMPIT Ar-Roudloh karena banyaknya warga yang mengharapkan adanya jenjang pendidikan SMP, sebagai jenjang lanjutan.

“Kalau hanya dari SDIT memang baru 14 anak, tapi jika melihat dari respons masyarakat luas, kami optimis bisa berjalan lancar. Untuk tahap pertama ada 30 anak di tiap rombongan belajarnya, agar memudahkan mereka saat halaqah bersama para ustaz,” jelsnya.

Sekretaris Disdikbud Batang Budiyono mengatakan, pendirian SMPIT Ar-Roudloh merupakan sebuah jawaban, bahwa masyarakat ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, di Pondok Pesantren Roudlotul Muta’alimin.

“Ketika dibentuk harus memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang ada, yakni Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, penggabungan atau penutupan satuan pendidikan. Pendirian suatu satuan pendidikan harus memenuhi syarat administrasi dan teknis,” ungkapnya.

Nantinya akan dilakukan penilaian terhadap kelayakan, status tanah, sarana prasarana, tenaga pendidik.

“Disertakan pula rencana induk satuan pendidikan, penjaminan biaya selama 5 tahun ke depan, agar mendapat izin dari Bupati melalui DPMPTSP,” ujar dia.

Ia menegaskan, regulasi harus terpenuhi demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

“Tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi pendidikan karakter, jiwa religius dan wawasan kebangsaan juga sangat dibutuhkan,” imbuhnya. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)