Gubernur Jateng Siap Normalisasi Sungai di Batang

Batang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menormalisasi sungai-sungai di Batang yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut disampaikan saat berkunjung ke Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jumat (21/2/2020).

Batang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menormalisasi sungai-sungai di Batang yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut disampaikan saat berkunjung ke Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jumat (21/2/2020).

Kunjungan tersebut melihat pananganan pasca banjir Kamis kemarin (20/2/2020), tidak hanya itu Ganjar Pranowo juga menyempatkan melihat saluran air penyebab banjir di Desa Kalipucang Wetan.

"Untuk normalisasi Provinsi Jateng akan memimpin dengan dibantu oleh Bupati Batang, kita akan ke Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) pusat meminta bantuan untuk melakukan tindakan cepat," Jelas Ganjar Pranowo.

Ia juga meminta Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi, karena nantinya dalam proses normalisasi akan mengganggu lingkungan.

"Hilir mudik peralatan berat untuk normalisasi akan menggangu lingkungan, maka masyarakat sekitar sungai diberi pemahaman, karena ini untuk kepentingan bersama," tandasnya.

Sementara, Bupati Batang Wihaji mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batang sudah merencanakan program normalisasi Sungai Sambong dalam upaya mengatasi banjir yang setiap musim penghujan datang.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, Kabupaten Batang mendapat alokasi dana Rp100 miliar untuk pengendalian banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong," terangnya.

Program normalisasi sungai tersebut rencananya dilaksanakan Tahun 2021, yang saat ini masih mempercepat prosesnya dengan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi agar  2021 program normalisasi sungai bisa dilaksanakan.

Namun demikian, sedimentasi sungai merupakan penyebab utama banjir di wilayah Batang tidak hanya Sungai Sambong.

"Kabupaten Batang memiliki kurang lebih mencapai 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kewenangannya dan pengelolaannya berada di Pemerintah Provinsi," pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)