Home / Berita / Pembangunan / BUPATI BATANG, TERIMA LHP BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR DARI BPK

Berita

Bupati Batang, Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur dari BPK

Semarang - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur Tahun 2019 kepada Bupati Batang Wihaji dan Ketua DPRD Maulana Yusup di Kantor BPK Semarang, Rabu (8/1/2020).

Semarang - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur Tahun 2019  kepada Bupati Batang Wihaji dan Ketua DPRD Maulana Yusup di Kantor BPK Semarang, Rabu (8/1/2020).

Penyerahkan LHP tersebut bersama dengan Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Cilacap.

Bupati Batang Wihaji mengatakan, Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur Tahun 2019 sangat membantu Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menindaklanjuti dalam laporan keuangan.

"Kita sebagai entitas yang wajib untuk diperiksa, oleh karena itu saya harap ada bimbingan dan petunjuk dari BPK sehingga Pemda dalam menjalankan tugas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi," jelasnya

Ia juga mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini, untuk memperbaiki amanah rakyat dengan terus bersinergi dengan DPRD agrt kita bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian.

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan belanja modal bidang infrastruktur Tahun anggaran 2019 pada 11 entitas pemerintah Kota dan Kabupaten, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Dari hasil pemeriksaan kekurangan volume pada 171 paket pekerjaan sebesar Rp8.986.060.000.000,00 yang terjadi di 11 entitas," terangnya.

Tidak hanya itu, ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis ada 43 paket pekerjaan sebesar Rp5.645.035.000.000,00. Adapun pekerjaan yang tidak tepat waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp666.053.000.000,00  serta kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp520.062.000.000,00  yang terjadi di 5 entitas.

Ia berharap, BPK merekomendasikan penggunaan anggaran untuk memproses dan memepertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai volume, tidak sesuai spesifiksi teknis, serta tidak selesai tepat waktu dan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp520.062.000.000,00  untuk menyetor kas daerah. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)